indahnesia.com - Discover Indonesia Online

    
You are currently in > Forum > Algemene Indonesiëpraat > View topic

17-01-2015 18:16 · [news] Three more bodies of AirAsia victims to Surabaya hospital  (1 reaction)
17-01-2015 01:23 · [news] Fuel prices lowered, again  (2 reactions)
17-01-2015 00:14 · [news] President dismisses Sutarman as national police chief  (0 reactions)
16-01-2015 12:44 · [news] Alleged terrorists shot dead three villagers in Poso  (2 reactions)
16-01-2015 02:15 · [news] Indonesia to execute six drug convicts  (0 reactions)

darisini
User
User icon of darisini
spacer line
 

Ik heb onderstaande bericht gevonden wat zou gaan over dat kinderen van gemengde paren welke momenteel een Nederlands parspoort hebben ook een Indonesisch paspoort erbij kunnen krijgen. Dus een dubbele nationaliteit. Dan betekend dus dat zijn wanneer de wet in gaat geen visum meer nodig hebben lijkt mij.. maar ik kan onderstaande niet ontcijferen.. wie wel? klopt dit wat ik schrijf?!



DPR Sahkan Dua RUU Kontroversial
[12/7/06]
Seluruh Fraksi menyetujui pengesahan RUU Kewarganegaraan dan RUU
Pemerintahan Aceh.
Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II Paripurna DPR, Jakarta, Selasa
(11/7)
yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB - 17.15 mengesahkan RUU
Kewarganegaraan dan RUU Pemerintahan Aceh. Meskipun ada beberapa catatan
dari beberapa fraksi, seluruh fraksi memberikan persetujuan.

F-PDIP yang diwakili Murdaya Poo menyatakan bahwa UU Kewarganegaraan
sebaiknya tidak bersifat diskriminatif serta memperhatikan hak setiap
warga
Negara. Oleh karena itu, Ketua Panja RUU Kewarganegaraan ini menilai
ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 23 I dan pasal 26 ayat (1)
seharusnya tidak perlu ada.

Pasal 23 I yang menyebutkan bahwa seseorang dapat kehilangan
kewarganegaraan
karena berada di Negara lain dalam jangka waktu lima tahun
berturut-turut.
F-PDIP memandang pasal ini akan menyulitkan WNI yang bekerja di luar
negeri.

Demikian pula pasal 26 ayat (1) yang seharusnya tidak mencabut
kewarganegaraan seseorang dengan alasan apapun kecuali hal tersebut
secara
tegas dinyatakan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, lanjut Murdaya,
perlu diperhatikan Pasal 47 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Namun,
F-PDIP tetap menyetujui pengesahan RUU Kewarganegaraan. "F-PDIP
menyayangkan
dicantumkannya dua hal tersebut. Sebab hal yang mendorong perubahan UU
No.62/1958 adalah dihilangkannya perlakuan diskriminatif dan memberikan
perlindungan hukum," tegas Murdaya saat membacakan pandangan fraksi
dalam
rapat paripurna.

Anggota DPR dari F-PKB Nursyahbani Katjasungkana menyatakan bahwa sejak
awal
PKB telah berusaha mengacu pada berbagai ketentuan seperti pasal 28 D,
28
EE, 28 I, UU HAM. Ia menambahkan jika ada ketentuan yang oleh masyarakat
dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 seperti pasal 23 I yang tidak
melindungi buruh migran dan pasal 26 ayat (1) jo ayat (3) dan (4), F-PKB
menyampaikan permohonan maaf. "Tapi PKB telah melakukan negosiasi dan
lobi
yang maksimal," kata Nursyahbani.

F-PKB memberikan beberapa catatan akhir, antara lain meminta Menteri
Hukum
dan HAM untuk memenuhi ketentuan penutup yang dengan tegas memerintahkan
peraturan pelaksanaan dimana untuk PP paling lambat 6 bulan. Hal ini
untuk
mencegah praktek non enforcement yang biasanya terjadi.

F-PKB juga berharap Menteri dapat melakukan pengawasan penuh agar
praktek
pungli dapat dihapuskan. Selain itu, F-PKB menyarankan agar Menteri
segera
mensosialisasikan UU Kewarganegaraan ini dengan menggunakan berbagai
media.
"F-PKB berharap RUU Keimigrasian yang akan segera dibahas nantinya dapat
disesuaikan dengan prinsip dan ketentuan yang ada dalam UU
Kewarganegaraan.
Misalnya UU Imigrasi hendaknya dapat memberi kemudahan pada anak-anak
yang
tidak memilih menjadi Warga Negara Indonesia agar dapat memperoleh izin
tingal tetap sebagaimana yang diberikan kepada orang tua yang asing
sesuai
pasal 19 ayat (3) UU Kewarganegaraan," ucap Nursyahbani.

Sebelum RUU ini disahkan, anggota F-PDIP Cyprianus menyampaikan
interupsi
terkait dua pasal tersebut. Terhadap masukan ini, Pimpinan Rapat
Paripurna
Soetardjo Soerjogoeritno menyatakan akan disertakan bersama RUU ini.
Seusai
ketuk palu pengesahan, anggota Kelompok Perkawinan Campuran Melalui
Tangan
Ibu (KPC Melati) yang duduk di balkon menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Ketua Pansus Kewarganegaraan Slamet Effendi Yusuf menyatakan DPR
berusaha
menyelesaikan problem kewarganegaraan. Ia menolak anggapan adanya
diskriminasi dalam RUU Kewarganegaraan. Ia juga menyoroti bahwa seluruh
fraksi menyetujui secara bulat.

"Pasal 23 I justru mengingatkan seluruh warga Negara untuk rutin
melapor.
Pemerintah juga harus mengingatkan WNI yang tersebar di seluruh dunia,"
kata
Slamet seusai rapat paripurna.

Dirjen Legislasi dan Perundang-undangan Oka Mahendra menyatakan bahwa UU
ini
menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan
adanya aturan peralihan untuk anak-anak dari perkawinan campuran yang
berusia di bawah 18 tahun ditambah 3 tahun.

"Peraturan pelaksana akan segera disusun. RUU mewajibkan Pemerintah
untuk
segera memproses. Ada batas waktu, sehingga Pemerintah tidak bias santai
lagi," kata Oka.

Jerry Widjaja dari Himpunan Cendekiawan Tionghoa menyatakan bahwa hasil
RUU
Kewarganegaraan sudah cukup akomodatif jika ditinjau dari berbagai
kepentingan. Meskipun demikian, lanjut ia, masih belum cukup bagi
pasangan
campuran dan TKI.

"SBKRI sudah putus. Dengan RUU ini akan jelas status kami. Tionghoa yang
cinta bangsa harus bergerak di berbagai sector, bukan hanya di ekonomi
saja.
Ini titik awal, bukan final, bahwa kita diterima," kata Jerry.

RUU Pemerintahan Aceh
Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf menyatakan bahwa kewenangan dalam RUU ini
membangun konstruksi otonomi yang seluas-luasnya yang berbeda dengan
daerah
otonomi lainnya. Hal ini merupakan wujud kepercayaan DPR dan Pemerintah
agar
mempercepat kesejahteraan di NAD.

Beberapa hal yang dibahas dalam RUU ini antara lain Aceh dan
kabupaten/kota
berwenang mengatur dan mengurus seluruh sektor pemerintahan dalam semua
sektor publik kecuali yang bersifat nasional, politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta urusan tertentu
dalam bidang agama. "Dalam hal tertentu, pemerintah lebih
menitikberatkan
pada pembinaan dan supervisi. Harus dipahami bahwa tatanan otonomi yang
diterapkan di NAD dalam RUU ini merupakan sub sistem dalam sistem
pemerintahan nasional. Oleh karena itu, otonomi bukanlah hak tapi juga
kewajiban konstitusional bagi Pemerintahan Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota," kata Ma'ruf.

Ma'ruf menjelaskan bahwa sebagian besar masa jabatan kepala daerah telah
berakhir dan saat ini dilaksanakan pejabat kepala daerah. Ia menambahkan
bahwa RUU ini mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil di
Provinsi NAD dan Kabupaten/Kota dilakukan secara langsung dengan nuansa
kekhususan antara lain penyelenggara pemilihan dilakukan oleh komisi
independen pemilihan aceh dan komisi independen pemilihan
kabupaten/kota.
"Untuk pertama kali, pemilihan kepala daerah dibuka kesempatan bagi
calon
perseorangan/independen yang memenuhi persyaratan untuk mencalonkan
diri,"
jelas Ma'ruf.

RUU ini juga mengatur tentang pembentukan partai politik lokal. Antara
lain
boleh ikut dalam pemilu untuk memilih DPRA dan DPRK, mengajukan calon
untuk
mengisi DPRA dan DPRK, mengusulkan pemberhentian dan pergantian antar
waktu
anggotanya, mengusulkan pasangan calon gubernur-wakil, calon
bupati-wakil,
calon walikota-wakil dan dapat melakukan afiliasi dengan partai politik
baik
lokal maupun nasional. Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini akan
diatur
dalam Peraturan Pemerintah yang harus diterbitkan paling lambat Februari
2007.

Selain itu, Mahkamah Syariah dibentuk sebagai implementasi formal
pendekatan
syariah Islam menjadi salah satu bagian keistimewaan Aceh. Penegakan
syariah
Islam dilakukan dengan asas personalitas keislaman terhadap setiap orang
di
NAD tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan dan status dalam wilayah
sesuai dengan batas daerah provinsi NAD.

Di sisi ekonomi, sumber penerimaan Aceh memperoleh dana perimbangan yang
diperlakukan khusus yaitu dari bagi hasil hidrokarbon dengan besaran 70
persen. Di samping itu, Aceh juga akan memperoleh dana otonomi khusus
untuk
membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, sosial
dan
kesehatan selama 20 tahun dengan rincian tahun 1-15 sebesar 2 persen
plafon
DAU nasional dan tahun 16-20 sebesar 1 persen plafon DAU nasional.
Kebijakan
ini akan berlaku efektif mulai 2008.

"UU adalah kebijakan publik dan saya rasa tidak pernah ada UU yang bisa
memuaskan semua pihak apalagi perseorangan. Saya berasumsi penolakan
karena
belum ada pemahaman utuh tentang UU ini. Oleh karena itu, kami akan
segera
lakukan sosialisasi dengan semua pihak di NAD. Paling lambat akhir bulan
ini
harus ada sosialisasi," kata Ma'ruf.

Anggota F-PDIP Eva Sundari menyampaikan interupsi sebelum RUU PA
disahkan.
Ia menyatakan bahwa pelaksanaan qanun diskriminatif dan mengorbankan
perempuan karena menurut laporan 80 persen dari korban qanun adalah
perempuan. Ia menyesalkan aspirasi perempuan untuk meminta keterwakilan
30
persen di seluruh organisasi publik tidak dapat diterima Pansus
Pemerintahan
Aceh. "Maka harapan satu-satunya adalah Pemerintah agar menjamin dan
mengawasi pelaksanaan qanun responsif terhadap kepentingan perempuan dan
bahkan memberi kebijakan imperatif agar keterwakilan perempuan terjamin
dalam peraturan pelaksanaan RUU PA," kata Eva.

Pejabat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Mustafa Abu Bakar
menyatakan rasa syukurnya bahwa RUU Pemerintahan Aceh akhirnya selesai
dan
disahkan. Mengenai adanya elemen masyarakat yang masih menolak, ia
melihat
hal ini wajar karena bagian dari demokrasi. Ia menegaskan bahwa yang
menolak
hanya sedikit dan sebagian besar menerima dengan penuh rasa syukur.

"Jika penolakan itu berasal dari GAM, maka itu bisa disampaikan pada
Aceh
Monitoring Mission. Nanti AMM yang akan mencari jalan penyelesaian
terbaik,"
kata Mustafa.

Seusai pengesahan UU Pemerintahan Aceh ini, lanjut Mustafa, akan segera
menetapkan qanun untuk pilkada sebagai perintah UU. Kemudian akan
mensosialisasikan dan mempersiapkan proses pilkada. Qanun untuk pilkada
akan
diselesaikan Juli ini dan proses pilkada 3,5 - 4 bulan setelah Juli.
"Kami
ingin mentargetkan enam bulan untuk penyelesaian seluruh qanun. Kita
akan
bagi tugas antara DPRA dan Pemerintah Daerah. Qanunnya kan ada lebih
dari 90
buah, kita akan seleksi lagi jika ada yang tumpang tindih," jelas
Mustafa.




(T)roy
User
User icon of (T)roy
spacer line
 

Ik heb net gebeld naar de Indonesische Ambassade in Den Haag, maar dat kan nog wel even duren voordat deze wet echt tot stand komt. De meneer op de ambassade wist nog niet precies hoe het zit, ik moest volgend jaar nog maar een keer terugbellen. Hij zei dat het niet zo snel gaat.



sidia
User
User icon of sidia
spacer line
 

In principe is kan de nieuwe indonsier en indonesische staatsburger zijn en haar Indonesische paspoort aanvragen.
Woont je in buitenland(buiten indonesia) dan vraagt je het aan aan de KBRI ter plaatse.
Laat je niet afpoeieren.
Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile. troy De Pelaksanaan Peraturan (inwerking stellen?) werd geschat op minimaal 6 maanden, vandaar dat de ambassademan jou vroegt om volgend jaar (juli 2006 + 6 maanden) terug te bellen.
Jou kind kan gewoon inreizen als Indonesische staatburger , zonder visum etc.Maar hij moet eerst de papieren wel hebben.Anders gaat hij Indonesia binnenkomen met de paspoort van zijn vader. Dat zou ik maar even goed navragen. .Of het geen consequenties geeft.
En graag schriftelijk,telefonische info / toezegging is moeilijk te bewijzen.


Bisa dicek mas . http://omsid.multiply.com/


You have to be logged in to post a message. You can login by clicking here.
If you do not have an account yet, you can register yourself here.



66,796,726 topic views - 229,827 posts - 13,652 topics - 20,220 members - last post @ 19-01-2019 18:16 CET

Created by indahnesia.com · feedback & contact · © 2000-2019
Other websites by indahnesia.com: ticketindonesia.info · kamus-online.com · indonesiepagina.nl · suvono.nl

111,921,191 pageviews Discover Indonesia Online at indahnesia.com